Ditreskrimsus Polda Jabar melalui Wadir ResKrimsus AKBP Hari Brata dalam keterangan Persnya pada Senin (18/11/2019), hari ini di Mapolda Jabar menyampaikan, Penyerahan Tahap 2 (Tersangka Dan Barang Bukti) Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Penyidik Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar bersama Penyidik dari Kanwil DJP
Jawa Barat I melaksanakan penyerahan tahap dua terkait proses penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan dengan 4 (empat) orang tersangka atas nama: (1) AAP alias
A, (2) AS alias DAS, (3) AP dan (4) R, yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan/atau mengedarkan
dan/atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39A huruf a Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan jumlah menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 98,059,726,832.-
(Sembilan puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh
enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah.)

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan PERKAP No. 6 Tahun 2010,
Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar berperan dalam melakukan pendampingan dan
pemberian bantuan teknis di antaranya atas kewenangan upaya paksa berupa membawa
saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan, penggeledahan atau bantuan
teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permohonan penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I, Korwas PPNS Ditreskrimsus
Polda Jabar telah melakukan penahanan tersangka tersebut di atas sejak tanggal 19
September 2019 dan penahanan telah diperpanjang sesuai surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Proses koordinasi dan kerjasama antara Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar
bersama Kanwil DJP Jawa Barat I yang telah berjalan selama ini merupakan wujud
sinergitas pelaksanaan penyidikan antara PPNS Ditjen Pajak dengan Penyidik Polri,
sebagaimana telah diamanahkan dalam PERKAP No. 6 Tahun 2010 dengan
berlandaskan pada asas kebersamaan, akuntabilitas, professional serta efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dimaklumi, penerimaan perpajakan memegang kontribusi utama
dalam APBN kita, sehingga Polri berkomitmen untuk mendukung upaya yang dilakukan
Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di antaranya melalui upaya
penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan dengan bersinergi bersama unsur
kepolisian dan kejaksaan.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *