Menlu: Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Gejolak Global

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kokoh dan stabil di tengah tantangan perlambatan ekonomi dunia. Perlambatan ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen kekuatan geopolitik yang semakin kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1). Menlu Sugiono menyoroti bahwa perdagangan, investasi, dan teknologi kini semakin sering dimanfaatkan sebagai alat persaingan antarnegara di panggung global, menciptakan lanskap ekonomi yang penuh ketidakpastian.

“Dalam realitas baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya diukur dari laju pertumbuhannya semata, tetapi juga dari kemampuannya untuk bertahan serta beradaptasi terhadap berbagai tekanan eksternal,” ujar Menlu Sugiono.

Ia mengakui bahwa Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari dampak kaburnya batas antara isu ekonomi dan keamanan, yang turut berkontribusi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Namun, Menlu Sugiono meyakinkan bahwa Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat dan mampu menahan gempuran gejolak eksternal.

Ketahanan ekonomi Indonesia, menurut Menlu Sugiono, tercermin dari beberapa indikator positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas rata-rata dunia, tingkat inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, serta realisasi investasi yang tetap tinggi.

“Stabilitas fondasi ekonomi ini semakin memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah internasional, sekaligus menopang peran aktif Indonesia secara berkelanjutan dalam berbagai forum dan inisiatif global,” tegasnya.

Menlu Sugiono menekankan bahwa diplomasi ekonomi menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah berhasil menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi yang signifikan dengan Kanada, Peru, serta Eurasian Economic Union (Uni Ekonomi Eurasia). Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat jejaring ekonomi global Indonesia.

Selain itu, untuk menekan risiko kerentanan sistemik, Indonesia juga turut berperan aktif dalam penguatan inklusi keuangan, antara lain melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Inovasi ini telah mendukung transaksi lintas negara dengan mitra-mitra strategis seperti Malaysia, Thailand, Singapura, China, dan Jepang.

Indonesia juga menargetkan penyelesaian sejumlah kesepakatan strategis lainnya, di antaranya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan Mauritius, serta memastikan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–China 3.0.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia–Jepang, sekaligus secara aktif mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika seperti Rwanda.

“Diversifikasi mitra dagang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk meminimalkan risiko dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang mungkin dialami oleh mitra-mitra tradisional Indonesia,” pungkas Menlu Sugiono.