Polda Jabar mengambil langkah preventif dengan menyiagakan pasukan gabungan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang berpotensi terjadi pada Senin, 1 September 2025. Terlebih, sejumlah undangan aksi mulai muncul di media sosial.
Kapolda Jabar, Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut usai rapat Forkopimda di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Minggu (31/8/2025). Menurut Irjen Rudi, meskipun izin aksi unjuk rasa secara resmi belum diterima, informasi tentang adanya aksi sudah tersebar.
“Untuk besok (1 September 2025) ini, berdasarkan informasi yang kami terima, ada aksi, namun secara resmi itu belum ada izin. Kami masih mendapati flyer atau poster yang beredar di media sosial,” ujarnya.
Meskipun demikian, Irjen Rudi menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap bertanggung jawab untuk mengamankan masyarakat yang menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Polda Jabar, bersama Forkopimda dan TNI, memastikan penjagaan ketat di titik-titik yang dinilai rawan terjadinya unjuk rasa. Irjen Rudi juga memastikan bahwa tidak hanya fasilitas publik yang akan dijaga, tetapi juga aset negara dan lingkungan sekolah yang masih melaksanakan proses belajar mengajar pada hari tersebut. “Semua objek pengamanan, baik aset negara maupun sekolah, akan dijaga bersama-sama oleh kami, Forkopimda, dan TNI,” kata Irjen Rudi.
Dengan langkah ini, Polda Jabar berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama potensi aksi unjuk rasa berlangsung. Termasuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk berpendapat tetap dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
