Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional tahun 2025.
Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas peran aktif Polres Garut dalam mendukung program ketahanan pangan, yang juga merupakan tindak lanjut dari dukungan, arahan, dan atensi Kapolda Jawa Barat dalam mendorong jajaran kepolisian untuk aktif berperan dalam program ketahanan pangan.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., menindaklanjuti arahan Kapolda Jawa Barat dengan mengoptimalkan peran Polres Garut dalam program pertanian, khususnya penanaman jagung, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan langsung, pada tanggal 27 September 2025, Kapolda Jawa Barat melaksanakan kegiatan panen jagung di Kabupaten Garut, yang menjadi motivasi dan penguat semangat bagi jajaran Polres Garut dalam menjalankan program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Pada tahun 2025 kuartal III, Polres Garut berhasil melakukan penanaman jagung dengan total luas lahan 616,680 hektare, terdiri dari lahan LBS seluas 327,520 hektare dan lahan non LBS seluas 289,160 hektare. Sementara pada kuartal IV, luas lahan tanam mencapai 497,370 hektare, dengan rincian lahan LBS 2,540 hektare dan lahan non LBS 494,830 hektare.
Hasil panen jagung dari program tersebut telah disalurkan ke Bulog Cabang Ciamis sebanyak 112,476 ton, sebagai kontribusi nyata Polres Garut dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional.
AKBP Yugi Bayu Hendarto menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polres Garut yang didukung penuh oleh arahan pimpinan, khususnya Kapolda Jawa Barat, serta dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
