Kepolisian Resor Indramayu Polda Jabar mengikuti kegiatan Zoom Meeting Launching Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) sekaligus bedah buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” di Aula Patriatama Polres Indramayu, Rabu pagi (21/1/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakapolres Indramayu Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR., yang mewakili Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. Turut hadir Kasat Reskrim Polres Indramayu Muchammad Arwin Bachar, S.T.K., S.I.K., serta Kanit PPA Sat Reskrim Polres Indramayu Ragil Zaini Firdaus, S.H.
Secara nasional, kegiatan ini dilaksanakan serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Kegiatan ini menandai komitmen Polri dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemberantasan TPPO merupakan bagian integral dari tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa tantangan baru berupa meningkatnya kompleksitas modus kejahatan, khususnya yang menyasar perempuan dan anak serta TPPO yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas wilayah.
“Menjawab tantangan tersebut, Polri memperkuat struktur kelembagaan dengan membentuk Direktorat Reserse PPA dan PPO di tingkat Polda serta Satuan Reserse PPA dan PPO di tingkat Polres, guna mewujudkan penanganan perkara yang lebih profesional, responsif, dan berkeadilan,” ujarnya.
AKP Tarno menambahkan, kegiatan launching ini menjadi penanda dimulainya operasionalisasi Ditres PPA dan PPO pada 11 Polda serta Satres PPA dan PPO pada 22 Polres, sekaligus memperkuat komitmen dan kesatuan langkah seluruh jajaran Polri dalam pelindungan perempuan dan anak serta pemberantasan TPPO.
“Kehadiran unit PPA dan PPO diharapkan mampu memastikan seluruh proses penegakan hukum, mulai dari pencegahan, penyidikan, hingga perlindungan korban, dilakukan dengan pendekatan sensitif gender dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujarnya.
Momentum kegiatan ini dinilai semakin strategis dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah International Association of Women Police (IAWP) tahun 2026, yang menempatkan Polri dalam sorotan komunitas kepolisian internasional terkait isu perlindungan perempuan dan anak.
Selain itu, pemberian penghargaan Male Award in Support of He For She kepada Kapolri oleh IAWP disebut sebagai pengakuan internasional atas komitmen Polri dalam mendukung kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.
Sebagai rangkaian kegiatan, dilakukan pula bedah buku “Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital (Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO)” yang diharapkan menjadi sarana penguatan pemahaman konsep dan praktis bagi jajaran Polri dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital.
AKP Tarno menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan kelembagaan Polri yang berperspektif gender serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya Ditres PPA dan PPO, diharapkan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.
Discussion about this post