Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak ditujukan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penegasan ini disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Menlu Sugiono, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam BoP. Ia meyakini bahwa BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
“Memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” bebernya.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa salah satu agenda utama Presiden Prabowo di Swiss adalah penandatanganan Charter BoP, yang merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” sebutnya.
Indonesia, kata Sugiono, memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss. Dengan legalisasi ini, Indonesia resmi bergabung dalam badan internasional yang bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Discussion about this post