Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terkendali dan mulai kondusif pasca peristiwa kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8).
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung DPRD, yang mengalami kerusakan akibat aksi anarkis serta penjarahan oleh para perusuh.
“Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan ada barang-barang yang dijarah. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, dan kami akan meminta pertanggungjawaban pelakunya,” kata Sumarni di Cirebon, Minggu (31/8).
Ia menegaskan kepolisian tidak akan membiarkan aksi kriminalitas tersebut, serta akan memproses hukum orang-orang yang terbukti melakukan perusakan maupun pencurian. Selain itu, pihaknya sudah menggelar patroli gabungan dan menebalkan penjagaan di sejumlah titik vital, baik secara terbuka maupun tertutup.
“Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan susulan,” katanya. Kapolresta menjelaskan pengamanan ini melibatkan patroli yang dilakukan 20 personel dari Samapta dan Brimob, patroli tertutup sebanyak 17 personel, serta pengamanan di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon oleh 10 personel.
Selain itu, kata dia, penebalan penjagaan Mapolresta Cirebon turut dilakukan dengan tambahan 20 personel guna memastikan markas kepolisian tetap aman. “Di tingkat Polsek, kegiatan serupa dilakukan yang melibatkan 135 personel yang dipimpin langsung oleh Kapolsek masing-masing,” katanya.
Sumarni menegaskan kehadiran polisi di lapangan bertujuan menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman kepada warga. Ia pun mengimbau warga tetap menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi. Masyarakat perlu membedakan antara pelaku kriminal dengan massa yang menyampaikan aspirasi secara sah.
“Bedakan antara pelaku kriminal dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara sah. Jangan sampai tercampur, karena ini berbeda,” ucap dia.
