Polda Jawa Barat menerima audiensi dari Perhutani dalam rangka memperkuat sinergi pelestarian hutan, penegakan hukum, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Polri dan Perhutani.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Kamis (15/1/2026) di Ruang Courtesy Call Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan serta dihadiri oleh Kabid Humas Polda Jabar, Karo SDM Polda Jabar, Kabid Propam dan Dir Intelkam Polda Jabar beserta jajaran dari pihak Perhutani. Hal ini sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung kebijakan kehutanan yang berkelanjutan, tertib hukum, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Perhutani meminta dukungan Polda Jawa Barat dalam renovasi dan rehabilitasi kawasan hutan, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan hutan. Mereka juga meminta dukungan untuk kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan sebagai langkah konkret pemulihan ekosistem dan pelestarian alam.
Pihak Perhutani juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jabar atas penegakan hukum terhadap pelaku pembabatan hutan ilegal, di mana pada tahun 2024 salah satu pelaku telah diproses hukum dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Perhutani menyampaikan apresiasi kepada Polda Jabar atas langkah tegas tersebut yang dinilai memberikan efek jera bagi para perusak hutan.
Perhutani juga menyampaikan program penanaman kopi yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di wilayah Malangbong, sebagai upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif. Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan Perhutani harus dikomunikasikan dengan Polri, guna mencegah potensi permasalahan hukum maupun dampak sosial di tengah masyarakat.
Kapolda Jabar mengungkapkan apabila terdapat pelanggaran hukum, Polda Jabar akan menindak tegas sesuai ketentuan, serta mencermati bahwa residu atau dampak dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dapat berimplikasi langsung terhadap tugas-tugas kepolisian. Beliau juga menyoroti dukungan terhadap program ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan. Kapolda juga mengingatkan bahwa pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) perlu dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan ekses atau dampak sosial di masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Perhutani dan Polri. “Kami menyambut baik audiensi dari Perhutani. Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. Polda Jawa Barat siap mendukung pelestarian hutan, namun apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda Jawa Barat.
Kapolda Jabar menambahkan bahwa sinergi yang kuat sejak tahap perencanaan kebijakan sangat diperlukan agar pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan seiring serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui audiensi dan sinergi berkelanjutan antara Polda Jawa Barat dan Perhutani, diharapkan upaya menjaga kelestarian hutan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal di wilayah Jawa Barat.
