Polres Karawang Redam Kegaduhan Pasca Pilkada, Himbau Masyarakat Jaga Kedamaian

Polres Karawang bergerak cepat meredam kegaduhan di masyarakat pasca Pilkada Karawang 2024 menyusul beredarnya pesan singkat di grup Whatsapp kepala desa angkatan 45 yang berisi tantangan adu jotos. Pesan suara yang diduga berasal dari seorang kepala desa di wilayah Rengasdengklok Utara itu menyinggung perbedaan pilihan di Pilkada Karawang 2024.

Kapolres Karawang, AKBP Edwar Zulkarnain, menegaskan pihaknya langsung merespon cepat dengan melakukan diskusi bersama tiga organisasi Kepala Desa, yaitu APDESI, AKSI, dan PAPDESI.

“Sejak beredarnya rekaman suara, kami langsung menghubungi dan mendatangi kediaman pemilik suara yang diduga Kades Rengasdengklok Utara, Nana Keling,” ujar Kapolres dalam konferensinya didampingi sejumlah asosiasi kepala desa dan kepala desa Karawang, di Mapolres Karawang, Sabtu (30/11/2024).

“Namun, yang bersangkutan tidak bisa dihubungi dan tidak berada di rumah,” tambahnya.

Kapolres menyayangkan jika benar pesan suara tersebut berasal dari oknum kepala desa. “Jika benar suara tersebut adalah suara dari oknum salah seorang Kepala desa, kami dari Kepolisian khususnya Polres Karawang sangat menyayangkan tindakan tersebut,” tegas Kapolres.

Tindakan tersebut dinilai menodai suasana damai, tenang, dan sejuk pasca Pilkada. “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menahan diri, saling menghargai, hindari permusuhan dan kembali silaturahmi,” imbau Kapolres.

Setelah melakukan diskusi bersama perwakilan kepala desa di Karawang, disepakati untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Jika ada kaitan hukum atas permasalahan ini, perwakilan kepala desa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian.

“Kami minta semua pihak tidak reaktif dan mengomentari voice note dari oknum kepala desa. Semua pihak harus meredam gejolak di masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga kedamaian di Kabupaten Karawang,” tegas Kapolres.

Polres Karawang berkomitmen untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Karawang dan memastikan bahwa perbedaan pilihan di Pilkada tidak menjadi pemicu konflik di masyarakat.