Polri tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional melalui konsolidasi skala besar. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri menyatukan visi bersama Kementerian Pertanian, Bulog, BPK, Himbara, dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak untuk mengawal ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengulangi kesuksesan tahun 2025, di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung pakan ternak tanpa impor.
Solusi Permodalan: Plafon KUR Pertanian Capai Rp180 Triliun
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penyelesaian hambatan modal di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan milik negara (Himbara).
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan amunisi besar untuk mendukung program ini.
“Untuk tahun 2026, BRI menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun bagi pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung,” jelas Danang dalam paparannya.
Implementasi nyata ini sudah dirasakan oleh petani binaan Polri di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, yang kini mampu memperluas lahan berkat akses modal yang mudah dan terukur.
Intervensi Harga: Bulog Targetkan Serap 1 Juta Ton Jagung
Selain urusan modal, Polri berkomitmen membebaskan petani dari jeratan tengkulak yang sering kali membeli hasil panen dengan harga rendah. Polri memastikan hasil keringat petani diserap oleh Perum Bulog dengan harga yang layak.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah menjaga harga di tingkat petani agar tidak di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami pastikan kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani. Sesuai standar HPP Bulog, harga pembelian ditargetkan mencapai Rp6.400 per kilogram. Di beberapa wilayah seperti Jabar dan Kalsel, ini sudah berjalan,” ujar Brigjen Langgeng.
Berdasarkan surat dinas internal per Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun ini.
Pemanfaatan Lahan Tidur dan Kemandirian Ekonomi
Program ini tidak hanya soal jual-beli, tetapi juga mencakup pendampingan manajerial. Polri mendorong pengembangan lahan-lahan tidur untuk diubah menjadi lahan produktif. Dengan pendampingan yang ketat, diharapkan petani mampu mengelola keuangan dengan baik, melunasi pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
“Rakor ini adalah bentuk konsolidasi untuk memastikan tahun 2026 menjadi lebih baik. Kami ingin petani mandiri secara ekonomi dan produksi jagung nasional terus meningkat,” pungkas Brigjen Langgeng.
Discussion about this post